LampuHijau.co.id - Wacana Kota Depok bergabung ke Jakarta ditanggapi serius oleh anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Khairulloh mengatakan melihat konsep megapolitan dari beberapa hal.

"Pertama, Depok sebagai Kota Commuter penduduk rata-rata hampir 18,5 persen bertempat tinggal, milik rumah di Depok, tapi kerja di Jakarta. Kedua secara geografis Depok bagian penyangga ibu kota banyak permasalahan seperti urbanisasi, masalah banjir dan kemacetan. Ketiga kebudayaan Depok awalnya merupakan Betawi selain kota penyangga lain Tanggerang, Bekas, Jakarta dan Depok. Keempat permasalahan kemacetan dan sampah yang sampai saat ini pun belum ada jalan keluar dari pemerintah Provinsi," ungkapnya kepada wartawan dalam acara media Gathering Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di daerah Grand Depok City, Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (24/7/2022).

Baca juga : Fraksi PAN DPRD Depok Pertanyakan Hak Interpelasi Kartu Depok Sejahtera

Menurut H. Khairulloh, idealnya paling tidak ada suatu kewenangan dalam koordinasi institusi integral menjadi mengurus masuk bagian ke Jakarta Raya menjadi megapolitan.

"Dalam sebuah institusi di satu propinsi mempunyai kewenangan seperti misal penanganan banjir dan masalah kependudukan, dan seterusnya," kata dia.

Baca juga : Ketua DPRD Depok ‘Digoyang’, 6 Fraksi Nyatakan Mosi Tidak Percaya

Melihat dari beberapa permasalahan komplek yang ada di Depok sama seperti hal juga daerah Bekasi yaitu masalah sampah yang tidak kunjung selesai. "Apalagi sekarang Depok ujug-ujug dijadikan setingkat Kota Kabupaten, yang dimana tidak tahu dan direncanakan bakal dijadikan sebuah tingkat kota/Kabupaten. Permasalahan bertambah numpuk dan harus dapat segera diselesaikan secepatnya," pungkasnya.

Selain itu untuk masalah kemacetan sendiri di Depok, lanjut H Khairulloh, kemacetan hampir 0 kilometer baru keluar dari rumah sudah macet.

Baca juga : DPRD Depok Nilai Pembangunan di Depok Lamban

"Dalam hal pertumbuhan penduduk di Kota Depok mulai pesat adalah dan tiada lain karena masalah faktor banyaknya perumahan-perumahan baru. Sehingga melihat dari sisi permasalahan yang ada segera dibuatkan wacana kewenangan Kota Depok dapat integrasi dengan Jakarta dan itu tidak mesti juga harus bergabung ke Jakarta," tuturnya. (HEN)