LampuHijau.co.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana menghapus tenaga honorer yang berada di instansi pemerintahan mulai 28 November 2023.

Rencana tersebut membuat khawatir tenaga kesehatan (nakes) non aparatur sipil negara (ASN) atau honorer. Sebab, terdapat 988 nakes non ASN atau honorer tersebar di 40 puskesmas di wilayah Kabupaten Subang.

Baca juga : Kapolres Subang Beri Bantuan kepada Nenek Sebatang Kara di Desa Tambakmekar

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Subang dr Maxi melalui Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Ujang Kusyana mengatakan, masib nakes non ASN akan bergantung pada kemampuan puskesmas.

Sebab, kata dia, puskesmas sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga puksesmas bisa melakukan pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pengelolaan pegawai non ASN.

Baca juga : Kapolres Subang Beri Bantuan Kepada Kakek Hidup Sebatang Kara di Desa Sukamulya

Hal tersebut, lanjutnya, berdasarkan kepada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2020. "Jadi, intinya nakes non ASN akan bergantung pada puskesmas," ucap Ujang di ruang kerjanya, Rabu (29/06/2022).

Puskesmas, tambahnya, akan melakukan pengkajian kebutuhan nakes yang non ASN sesuai dengan kemampuan anggaran di puskesmas. Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi, kemudian memberi rekomendasi atas usulan dari puskesmas.

Baca juga : Kapolsek Pabuaran Beri Bantuan kepada Korban Kebakaran Rumah

"Karena nakes non ASN terdapat 988 orang, kemungkinan besar tidak akan tercover semua. Ini jadi dilema, karena pengangkatan nakes non ASN jadi tenaga kerja BLUD bergantung pada kemampuan anggaran puskesmas," pungkasnya. (MGN)