Mengutuk Keras Oknum PNS Kemenag Subang Setubuhi Anak Didik, Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq: Beri Hukuman Seberat-beratnya!

Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanulhaq. FOTO: IST/LAMPU HIJAU
Kamis, 23 Juni 2022, 16:36 WIB
Daerah Plus

LampuHijau.co.id - Komisi VIII DPR RI dukung aparat penegak hukum (APH) beri hukuman seberat-beratnya kepada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Subang, DAN (45) yang diduga telah menyetubuhi anak dibawah umur.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanulhaq sangat mengutuk keras atas kekerasan seksual yang dilakukan oknum Kantor Kemenag Kabupaten Subang terhadap anak dibawah umur yang tak lain merupakan anak didik dari oknum tersebut.

"Saya mengutuk keras perilaku oknum Kementerian Agama yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur," ucap KH. Maman Imanulhaq kepada Lampu Hijau melalui pesan suara di Kabupaten Subang, Kamis (23/06/2022).

Sebab, kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, yang meliputi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang tersebut, aksi bejad oknum tersebut sangat melukai nilai kemanusiaan.

"(Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur) Ini tentu sangat melukai nilai kemanusiaan kita, apalagi dilakukan oleh seorang aparat pegawai negeri yang ada pada institusi yang mengusung moralitas agama," tegas KH. Maman Imanulhaq.

Baca Juga : Tekan Angka Kecelakaan, Puluhan Awak Mobil Tangki Ikuti Pembekalan Keselamatan Berlalu Lintas

Oleh sebab itu, politikus PKB ini, sangat mendukung APH untuk menindak tegas dan memberi hukuman seberat-beratnya terhadap oknum Kantor Kemenag Kabupaten Subang yang juga pimpinan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

"Saya mendukung aparat kepolisian dan aparat hukum menindak tegas oknum tersebut, dan memberikan hukuman seberat-beratnya," ucap Kang Maman, sapaan akrab KH. Maman Imanulhaq.

Kang Maman berharap lembaga pendidikan agama lebih transparan. Untuk orangtua dan masyarakat agar mengawasi lembaga pendidikan keagamaan, supaya kejadian kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tidak terus terulang kembali.

"Kita berharap sekali lagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lebih transparan. Orangtua dan masyarakat mengawasinya, jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang dan terulang kembali hanya karena kita abai terhadap pengawasan," ujarnya.

DAN, warga Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang tersebut sudah ditahan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Subang.

Baca Juga : Ngaku Kontraktor, Pasutri di Pesanggrahan Gelapkan 6 Mobil Rental

Menurut Kapolres Subang AKBP Sumarni, terungkapnya kasus tindak pidana tersebut berawal didapat informasi telah terjadi aksi tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap korban.

"Perbuatan pelaku kepada korban sudah dilakukan sebanyak lebih dari 10 kali sejak Desember 2020 sampai 7 Desember 2021," ucap AKBP Sumarni saat berada di Mapolres Subang, Jawa Barat, kemarin.

Korban, lanjut mantan Kapolres Sukabumi Kota tersebut, kemudian menuliskan apa yang dialami di sebuah kertas dan pada akhirnya diketahui kejadian tersebut. Pihak keluarga kemudian lapor kepada polisi.

Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Subang kemudian meminta keterangan kepada korban, saksi dan pelaku, serta mengamankan barang bukti. Tak lama, pelaku diamankan pihak kepolisian.

"Pelaku saat melakukan aksinya, bilang kepada korban bawa yang dilakukannya anggap saja sebagai proses belajar dan diniatkan belajar supaya dapat ridho dari guru. Ini kalimat yang disampaikan pendidik ini kepada korban atau muridnya," ujarnya.

Baca Juga : Terinspirasi Cegah Tawuran, Kejuaraan Tinju akan Digelar Tiap Bulan

Tersangka dijerat Pasal 81 ayat 1 junto Pasal 76 d atau Pasal 81 ayat 2 dan 1 ayat 3 dan atau Pasal 82 ayat 1 junto Pasal 76e dan atau Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp5 miliar," ucap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. (MGN)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal