LampuHijau.co.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang terus berupaya mengubah pola pikir masyarakat dari sampah sumber bencana menjadi sampah sumber rezeki, sehingga kekuatan ekonomi terlahir dari sampah.

Kepala DLH Kabupaten Subang Hidayat mengatakan, perubahan paradigma dalam mengatasi permasalahan sampah butuh peran serta semua pihak, agar masyarakat memahami bahwa sampah sumber rezeki.

Sebab, kata dia, bila mengatasi sampah hanya angkut ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), bukan solusi yang tepat. Hanya menghabiskan anggaran, sehingga butuh inovasi dalam mengatasi sampah.

Baca juga : Satgas Saber Pungli Kabupaten Subang Utamakan Pencegahan Praktik Pungli

"Perlu perubahan paradigma dari buang jadi mengelola sampah," ucap Hidayat saat diskusi dengan Aliansi Wartawan Subang (AWAS) di Bank Sampah Induk (BSI) DLH Kabupaten Subang, Senin (6/6/2022).

Pengelolaan sampah, menurutnya, tidak akan sukses bila tidak ada pemberdayaan yang lain, seperti masyarakat, rumah tangga, warung, industri dan lainnya.

"Sampah jadi sumber kekuatan ekonomi dengan pengelolaan sehingga sampah tidak lagi jadi sumber bencana. Bank sampah bukan hal baru, tapi tidak mudah implementasinya," ucap Hidayat.

Baca juga : Dinkes Kabupaten Subang Beri Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Masyarakat

Hidayat mengakui perubahan paradigma perlahan-lahan membuahkan hasil. Dari 30 OPD dan 108 sekolah di Kecamatan Subang membuktikan terjadinya peningkatan pasokan sampah yang masuk ke BSI.

"Dulu 50 kg sampah dalam seminggu, kini 150 kg per minggu atau naik 200 persen. Sampah yang bisa masuk BSI, sebanyak 31 jenis. BSI bukan sekedar rupiah, tapi edukasi hidup bersih," ucap Hidayat.

Sementara itu, Kapolsek Subang Kompol Yayah Rokayah mengaku prihatin tentang kebijakan sampah. "Kesan yang timbul pemerintah yang harus bertanggungjawab mengatasi masalah sampah," ucapnya.

Baca juga : Di Acara PBB, Puan Tekankan Pentingnya Kerja Sama Parlemen Dunia dalam Mitigasi Bencana

Padahal, lanjutnya, sampah tanggungjawab bersama. Maka dari itu, ia bersama komunitas mengubah pola pikir kalau sampah tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah. (MGN)