LampuHijau.co.id - Partai Demokrat secara tegas menolak penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Sebab, penundaan pemilu melanggar konstitusi, mengkhianati reformasi, dan rakyat tidak suka penyalahgunaan kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Media Gathering di halaman Gedung Radar Cirebon, Kota Cirebon, Kamis (14/04/2022) petang.

AHY saat kegiatan didampingi istrinya Annisa Pohan, Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, DR Herman Khaeron, dan istrinya dr Hj. Ratnawati, serta pengurus Partai Demokrat lainnya.

Baca juga : Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Ketua DPR RI: Harus Ikuti Perintah dan Fokus Bantu Presiden

Menurut AHY, kalau digolkan wacana penundaan pemilu yang katanya hingga tiga tahun artinya semua se-negara ini telah melanggar konstitusi.

"Mengutak-atik konstitusi sama saja dengan melanggar konstitusi, maka mengkhianati reformasi," ucap AHY.

Kata AHY, di negara manapun tidak masuk akal sehat, kalau ada orang atau pejabat memperpanjang kekuasaannya tanpa dipilih langsung oleh rakyat.

Baca juga : Usulan Penundaan Pemilu 2024, Anis Matta: Ada Agenda Tersembunyi demi Kepentingan Elite

"Jangankan tiga tahun, sehari pun memperpanjang kekuasaan tanpa mandat dan legitimasi dari rakyat maka sebenarnya tidak sah," ujar AHY.

Kalau penundaan pemilu digolkan, tambah AHY, berikutnya akan muncul presiden tiga periode. "Kalau digolkan jadi empat periode, lalu seumur hidup, bukan kah itu yang dikoreksi bersama pada saat reformasi 1998," ujar AHY.

Menurutnya, melanggengkan kekuasaan seolah tanpa batas pada akhirnya akan berhadapan dengan rakyat.

Baca juga : Demi Kepentingan Rakyat, Wacana Penundaan Pemilu 2024 Masih Harus Dikaji dan Didalami

"Karena rakyat tidak suka penyalahgunaan kekuasan oleh segelintir tokoh atau elit tertentu yang atas nama rakyat," heran AHY.

Sebab, lanjut AHY, rakyat tidak minta penundaan pemilu, tapi minta turun harga kebutuhan pokok. "Gimana minyak goreng didapatkan di pasar dengan mudah dan murah," ujarnya.

Jadi, tegas AHY, terjadi diskonek antara isu dibangun kelompok tertentu dengan realitas kehidupan masyarakat sehari - hari terutama ekonomi dan sosial. (MGN)