LampuHijau.co.id - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Cirebon terus berupaya untuk meningkatkan predikat dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tahun ini ditargetkan meraih predikat tersebut.

Kepala Kanim Kelas II TPI Cirebon Muhammad Tito Ardianto mengatakan, pihaknya mengundang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Joni Kasmuri untuk sosialisasi dan menguatkan para pegawai instansinya menuju WBBM. Sebab, lanjutnya, Kanim Kelas II TPI Cirebon ditargetkan raih predikat WBBM pada tahun ini. Setelah tahun sebelumnya meraih predikat WBK. "Sejumlah program digulirkan sebagai pengungkit agar mendapatkan predikat WBBM," ucapnya, Rabu (22/5/2019).

Baca juga : Dapat Tambahan 50 Ranmor, Kapolres Minta Pelayanan Masyarakat Meningkat

Programnya, lanjut Tito, di antaranya, Imigrasi Masuk Desa (IMD) yang pada Maret di Indramayu, Mei di Kota Cirebon dan habis Lebaran di Kabupaten Kuningan. "Kalau program IMD berjalan dengan baik, maka akan menjadi agenda tahunan," jelas Tito.

Selain itu, katanya, ada juga program aplikasi untuk barang, pengambilan paspor Sabtu dan Minggu, aplikasi untuk keuangan, serta program-program lainnya. "Semua program dengan sasarannya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Tito.

Baca juga : Intervensi Pasar Saat Ramadan, Pemda Kota Cirebon Gelontorkan Pangan Murah

Kepala BPS Kota Cirebon Joni Kasmuri mengatakan, tahun kemarin BPS diamanahkan oleh pemerintah melaksanakan survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi (SHPRB). Kota Cirebon, lanjutnya, ada sembilan instansi yang disurvei, salah satunya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon. "Pada tahun kemarin Imigrasi Kelas II TPI Cirebon sudah dapat predikat WBK. Untuk dapat WBK tidak gampang," jelasnya.

Sebab, katanya, ada pertanyaan yang ditanyakan kepada masyarakat. Pertanyaan tersebut tentang kualitas pelayanan yang diterima masyarakat atas layanan imigrasi dalam proses pembuatan paspor. "Hasil survai, ternyata semua masyarakat puas akan pelayanan Imigrasi Kelas II TPI Cirebon, sehingga tahun kemarin dapat predikat WBK. Tahun ini dicanangkan untuk dapat predikat WBBM atau wilayah birokrasi bersih melayani," jelasnya.

Baca juga : Strategi Jemput Bola Dinilai Tingkatkan Pendapatan Pajak Jaktim

Ia menyebutkan, ada delapan area harus mengalami perubahan untuk dapat WBBM dengan hasilnya dua hal. "Hasilnya ada dua, yaitu Imigrasi Kelas II TPI Cirebon harus bebas KKN dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat," tegasnya.

Untuk survei WBBM, lanjutnya, ia belum tahu BPS kembali dilibatkan atau tidak sebab tergantung kepada Kemenpan RB. "Kalau dilibatkan survei biasanya mendadak, sehingga kami yang independen tidak bisa dilobi maupun intervensi," tegasnya. (MGN)