LampuHijau.co.id - Demi pemerataan pembangunan, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H. Tajudin Tabri meminta masyarakat untuk rajin berkomunikasi dengan dewan.

Hal tersebut diungkapkan Politisi Partai Golkar ini saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2022 di RT 10/02 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Sabtu (29/1/2022).

"Reses hari kedua, di RT 10/02 Kelurahan Gandul katanya baru hari ini didatangi Anggota Dewan. Tadi sama-sama kita dengar keluhan dan usulan dari Ketua RW, RT dan perwakilan masyarakat, di sini sama sekali belum tersentuh," kata Tajudin.

Dewan yang akrab disapa HTJ ini pun bersyukur berkesempatan menggelar Reses di wilayah tersebut, karena dapat mengetahui kebutuhan di sana, misalnya infrastruktur dalam hal ini drainase atau saluran air.

Baca juga : Wakil Ketua DPRD Depok Tawarkan Program Bedah Rumah di Gandul

"Kita lihat sendiri, memang di sini saluran airnya tidak ada. Kalau pun ada, sudah tidak maksimal," ujarnya. HTJ yang juga Bendahara DPD Partai Golkar Kota Depok ini berharap usulan dari masyarakat dapat terealisasi di Tahun Anggaran 2023.

"Saya juga menawarkan yang terdekat berdasarkan skala prioritas untuk diajukan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2022," ujar HTJ. Untuk itu, sambung HTJ, dia selalu menekankan tiap kegiatan, termasuk Reses, bahwa masyarakat melalui RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus rajin berkomunikasi dengan Anggota Dewan.

"Mereka harus banyak komunikasi dan interaksi dengan 9 Anggota Dewan yang ada di Dapil 2 (Beji, Cinere, Limo), terutama yang dekat lah, seperti saya di sini," tegasnya.

Sebab, kata HTJ, dia tidak bisa tahu perkembangan penbangunan di daerah jika tidak laporan dari RT/RW dan LPM. "Seperti di Gandul, saya lebih intens di RW 05 dan RW 06, karena selama ini ada komunikasi, baik RT/RW dan masyarakat kepada saya," kata dia.

Baca juga : BK DPRD Kota Depak Bakal Evaluasi Anggota Dewan yang Suka Bolos

Sepanjang adanya permintaan, lanjut HTJ, tujuannya jelas dan sesuai aturan, dia mengaku akan memperjuangkan usulan tersebut hingga terealisasi. "Kalau tidak ada aturan dan nomenklaturnya, ya kami tidak bisa realisasikan," bebernya.

HTJ menegaskan, meski wilayah tersebut bukan lumbung suara dan bukan basis pemilihnya, dia tetap akan memperjuangkan sepanjang ada permintaan dan komunikasi.

"Karena kami sebagai Dewan sudah disumpah, setelah jadi, kami mewakili masyarakat. Jika masyarakat nanti mau nyoblos, masa iya kita sudah bantu, tapi mereka tidak bantuin kita," ucapnya.

HTJ juga menawarkan program perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) untuk 100 rumah. "Pada tahun ini saya memprogramkan RTLH untuk 100 rumah," katanya. Program ini ditawarkan Tajudin Tabri karena anggaran untuk itu hanya bersumber dari dana aspirasi DPRD Depok.

Baca juga : Lapas Kelas I Depok dan Damkar Depok Gelar Simulasi Penanganan Kebakaran

"Pemerintah Kota Depok tidak ada lagi program RTLH," tuturnya. Untuk bisa mendapatkan program itu, ujarnya, para ketua RT, ketua RW dan jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun proposal yang kemudian ditandatangani Lurah untuk selanjutnya disampaikan kepadanya atau anggota DPRD Depok di masing-masing daerah pemilihan. (HEN)