LampuHijau.co.id - Kejahatan tak hanya terjadi dalam situasi normal, saat bencana pun banyak perilaku tercela dan cenderung kriminal dilakukan oknum-oknum tak bertanggungjawab. Kejahatan yang kerap terjadi di lokasi bencana adalah pencurian atas harta benda dan ternak yang ditinggal mengungsi pemiliknya seperti yang terjadi di Semeru.

Salah satu korban bencana, Faiqotul Himma (21) menuturkan, hal ini terjadi akibat lemahnya penjagaan aparat atas rumah-rumah yang ditinggalkan mengungsi. Akibatnya, masyarakat sepakat menggalang penjagaan mandiri.

"Kaum lelaki bertahan di titik-titik masuk menuju pemukiman mereka," ujar mahasiswi yang rumahnya berada dalam zona merah aliran lahar Semeru, di desa Sumber Wuluh, seperti dalam rilis Indonesia Care kepada media, Senin (27/12/2021).

Baca juga : Polres Subang Targetkan Vaksinasi Ratusan Pedagang Pasar Pujasera

Selain itu, kejahatan yang kerap muncul, lanjut Wanita yang akrab disapa Fafa, adalah keberadaan warga luar (non pengungsi) atau oknum yang mengambil barang bantuan dan kemudian menjualnya keluar dari kawasan bencana.

"Niat petugas di posko bagus dengan meminta identitas pengambil bantuan sebagai verifikasi, namun kenyataannya justru memudahkan mereka yang berniat jahat mengambil bantuan di posko. Sedangkan korban yang mungkin saja harta benda dan kartu identitasnya hilang dalam bencana, tak bisa mengambil bantuan itu," keluhnya.

Mengantisipasi hal itu, Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Prof Achmad Syahid dalam sebuah webbinar yang digelar Rumah Polymath Minggu (26/12/2021), segera dilakukan digitalisasi administrasi penanganan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi.

Baca juga : IKAGI Dukung Restrukturisasi Demi Kemajuan Karyawan Garuda

"Dengan digitalisasi akan meminimalisir oknum-oknum menyalahgunakan bantuan yang masuk. Penerimanya pun mudah diverifikasi tanpa memberatkan pengungsi yang membutuhkan bantuan. Ngga perlu lagi nunjukkin KTP atau kartu keluarga yang bisa jadi sudah musnah," katanya.

Pihak petugas atau relawan posko, lanjut guru besar psikologi UIN Jakarta tersebut, tinggal mengecek secara online yang bersangkutan apakah benar warga terdampak atau bukan. "Termasuk data bantuan yang keluar maupun masuk bisa terpantau oleh pihak-pihak berwenang secara online tanpa harus ke lokasi. Dapat pula memastikan beberapa banyak bantuan yang ada secara online," paparnya.

Teknologi saat ini, lanjut Syahid, sudah memungkinkan untuk sistem kontrol dan cek and ricek seperti itu. "Termasuk pengawasan lokasi yang ditinggalkan pengungsi bisa terjaga dengan pengawasan digital. Ini saya rasa perlu dirumuskan agar mampu meminimalisir kejahatan yang terjadi di lokasi bencana," imbuhnya.

Baca juga : MPR: Putusan MK soal UU Cipta Kerja Jangan Sampai Timbulkan Masalah Baru

Dalam kesempatan itu, lembaga kemanusiaan Indonesia Care berjanji akan terlibat aktif merumuskan bersama UICI ikut menyusun program digitalisasi penanganan bantuan logistik kemanusiaan di lokasi bencana. "Kami telah pelajari dan identifikasi masalah apa yang sering muncul dalam setiap bencana yang terjadi.

Hampir sama untuk logistik, yaitu penyimpangan dalam proses penyalurannya termasuk kemungkinan bantuan disalahgunakan oleh mereka yang tidak terdampak namun menerima bantuan kemudian menjualnya kepada pihak lain," ujar Direktur Eksekutif Indonesia CARE Lukman Azis.

Apa yang dilakukan petugas dengan memperketat penerimanya, lanjut Lukman, adalah dalam rangka upaya mencegah bantuan diterima oleh yang tidak berhak. "Namun agar tidak mempersulit korban, sebaiknya verifikasi dilakukan secara digital, pengungsi tidak perlu bawa dokumen diri lagi," harapnya. (YUD)