LampuHijau.co.id - Pemberlakuan sitem ganjil genap berdasarkan pelat nomor kendaraan di Kota Depok dinilai belum pas. Pasalnya, kemacetan di Kota Depok hanya terjadi Sabtu dan Minggu.

“Hari biasa tidak macet. Saya kira pemberlakukan sistem ganjil genap belum tepat. Masih banyak yang harus dikaji sebelum memberlakukan sistem tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Depok H.Tajudin Tabri, Senin (11/10/2021).

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub), tidak dapat menyamaratakan kemacetan yang terjadi di Kota Depok dengan kemacetan yang terjadi di Kota Bogor.

Baca juga : Ketua DPD RI Dorong Kriteria Penerima Beasiswa Diperluas

Sebab menurut H. Tajudin, dari luas wilayah saja sudah berbeda. Dishub, kata dia, harus belajar dari pemberlakukan sitem satu arah di Jalan Arif Rahman Hakim, dari Jalan Margonda (pertigaan Ramanda ke arah Jalan Nusantara, yang mendapatkan protes dari masyarakat.

“Protes terjadi karena ada masyarakat yang dirugikan. Dishub seharusnya mengambil pelajaran,” kata dia.

Yang perlu diingat Pemkot Depok, ungkap H. Tajudin penduduk Depok bukan berasal dari kelas menengah ke atas yang memiliki tiga mobil di rumahnya. Sehingga dapat gontai ganti mobil.

Baca juga : Gegara Puting Beliung, 3 Gedung SD di Depok Rusak Berat

“Ukuran pemberlakuan sistem ganjil genap bukan punya mobil banyak, tapi masih banyak yang harus dikaji, urgenitas penerapan sistem tersebut sejauh apa,” katanya.

Ia sama sekali tidak sepakat kalau ada pernyataan bahwa penerapan sistem ganjil-genap dilakukan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pemberlakukan tersebut hanya berguna mengurangi mobilitas masyarakat baik yang berasal dari dalam dan luar Kota Depok.

Untuk mengatasi kemacetan, katanya, Pemkot tengah menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika. "DPRD telah menganggarkan pembebasannya, urusan pembangunan ada di provinsi. Pembangunan underpass Dewi Sartika murni untuk mengurai kemacetan,” ujarnya. (HEN)