LampuHijau.co.id - Terkait tersiarnya kabar pilot dan pramugari Maskapai Garuda Indonesia (GI) yang akan mogok, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan menyurati maskapai tersebut. Dikabatkan, aksi mogok itu akan dilakukan lantaran kontroversi hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perusahaan Garuda Indonesia.

"Saya sudah berkomunikasi. Hari Senin (29/4), saya akan kirim surat ke mereka," kata Menhub seperti dilansir AntaraNews.com, Minggu (28/4/2019), saat peluncuran Gerakan Indonesia Bersih di kawasan bebas kendaraan (CFD) Jakarta.

Baca juga : 15 PMKS Dijaring Petugas di Jakut, Bakal Dibina dan Bisa Kerja di Perusahaan

Lebih lanjut Menhub meminta, para pilot dan pramugari menahan diri dari aksi mogok tersebut agar tidak mengganggu operasional penerbangan. "Saya minta mereka menahan diri, termasuk ke Serikat Pekerja Garuda," ungkap Budi.

Sebelumnya, beredar surat yang berisi rencana aksi mogok Sekitar Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG), namun dibantah Presiden APG Capt Bintang Hardiono. Ia mengatakan, surat itu hanya hoaks. Namun pihaknya tetap akan menyikapi pemberitaan Garuda belakangan ini, terutama soal laporan keuangan tahun 2018 yang dinilai ada kejanggalan.

Baca juga : Gandeng MPR, Kesbangpol dan FPK Jaktim akan Gelar Ikrar Kebangsaan

Pernyataan tersebut menyusul adanya dua komisaris Garuda yang tidak setuju dengan laporan keuangan 2018, yakni Chairal Tanjung, adik pengusaha nasional, Chairul Tanjung, dan Dony Oskaria. Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways, pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen.

Selain itu, Garuda juga disebut akan mengantongi 239 juta dolar AS dari PT Mahata Aero Teknologi, yang 28 juta dolar AS di antaranya merupakan bagi hasil antara Garuda dan maskapai Sriwjaya. Sementara, pendapatan dari Mahata tersebut belum masuk ke kas Garuda, namun sudah dicantumkan di laporan keuangan 2018. (Asp)