LampuHijau.co.id - Sejumlah anggota koperasi di Kota Batam Kepulauan Riau, meminta pemerintah agar memberikan kemudahan akses dalam permodalan. Hal itu menyusul tingginya animo masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah (UKM) di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Singapura tersebut. Ketua Koperasi Bersama Jaya, Kota Batam, Yusuf Nababan mengakui, bahwa pihaknya saat ini tengah kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan. Padahal, koperasi yang dipimpinnya bukan hanya mengelola dana simpan pinjam bagi anggotanya, akan tetapi  sudah merambah di bidang importasi.

"Anggota kita sudah hampir 250, mayoritas pelaku usaha kecil. Seperti pedagang asongan, rumah makan, penjual gorengan, lontog atau sarapan pagi. Karena kita awalnya dibangun oleh pedagang kaki lima seperti di pelabuhan internasional Sekupang," ujar Yusuf Nababan kepada wartawan, Rabu (20/3/2019).

Yusuf mengungkapkan, dengan adanya koperasi yang langsung menyentuh pada pelaku usaha kecil, menurut dia, kini anggotanya terus bertambah. Karena bunga pinjaman sangat terjangkau yakni hanya dua persen, yang mengacu pada peraturan pemerintah. Dan hasilnya pun akan kembali ke anggota saat rapat tahunan. Selain kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan,  pihaknya juga saat ini tengah terkendala persoalan tingginya harga bahan pokok. Pasalnya, penghasilan anggotanya bergantung pada suplai bahan pokok.

Baca juga : Produk Pelumas Nggak Ber-SNI Bakal Diberi Sanksi Tegas

"Harga sembako di Batam sat ini tergolong sangat mahal. Padahal,  sepuluh tahun yang lalu harga sembako murah.  Baik itu beras, gula, bawang, itu masih terjangkau. Makan pun enak karena kualitas berasnya bagus. Sebab saat itu kami dari pihak koperasi diberikan kuota impor beras dari Vietnam," kata Yusuf.

 

Akan tetapi, semenjak prosedur impor hanya melalui Bulog, harga beras di Kota Batam terjadi disparitas yang cukup jauh. Pihaknya pun tidak memungkiri bahwa Bulog merupakan perusahaan yang memang harus memiliki profit. Selain itu, alasan distribusi menjadi persoalan yang klasik sehingga terjadinya high cost. Dia pun berharap agar pemerintah mengkaji ulang terkait prosedur impor barang kebutuhan pokok. Untuk itu, pihaknya meminta agar koperasi yang di pimpinnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan kuota impor kebutuhan bahan pokok.

Baca juga : Imigrasi Jakarta Pusat akan Tindak Para Pencari Suaka dan Pengungsi yang Berulah

"Kalau harga kebutuhan pokok melambung, sudah barang tentu penghasilan kami juga akan berkurang, karena harga pokok tinggi. Sementara konsumen tidak mau tahu," ungkap Yusuf.

Yusuf menambahkan, perlunya dibuat peraturan yang lebih komperhensif, sehingga pelaku usaha kecil maupun koperasi tidak terbebani dengan tingginya harga sembako. Diantaranya melibatkan koperasi ataupun perusahaan di daerah agar diberikan kuota impor.

"Jangan lagi Bulog memonopoli penyalurkan ke koperasi. Sementara  harga di Bulog sendiri sudah tinggi, kalau hal ini terus dipertahankan, perkoperasian di Indonesia akan sulit berkembang," tambah Yusuf. (BIT)