LampuHijau.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024. Banyak pihak pun berharap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut bisa meningkatkan ekonomi Indonesia lebih baik lagi.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, tahun 2019 dan 2020 mendatang merupakan tahun yang berat karena dampak ketidakpastian global, seperti perang dagang Amerika Serikat dan China dan meningkatnya harga minyak dunia, imbas krisis di Timur Tengah dan OPEC yang terus memangkas produksi. Sebagai negara importir minyak, kenaikan harga si emas hitam bisa menekan defisit neraca perdagangan.

Maka, guna memperbaiki kondisi perekonomian, terutama perdagangan dan investasi, Ekonom Indef, Bhima Yudisthira berharap Jokowi mengganti empat menteri ekonomi yang ada saat ini. Nama pertama yang harus diganti, kata Bhima, adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Baca juga : Nilai Transaksi APMK Tinggi, Wisatawan Memengaruhi Ekonomi Kota Cirebon

“Menteri Perdagangan saat ini harus diganti karena kebijakan impor yang longgar dan telat. Akhirnya blunder ke kinerja perdagangan. Belum lagi ketidakmampuan meningkatkan ekspor,” ujar Bhima seperti dilansir SindoNews, beberapa waktu lalu.

Kedua adalah nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Marini Soemarno. Rini, dianggap Indef, gagal membuat BUMN semakin besar dan meraih untung. “Ia jadi biang keladi naiknya utang BUMN. Penugasan BUMN Karya yang tidak proporsional berisiko dalam jangka panjang. Beberapa petinggi BUMN masuk kasus KPK, laporan keuangan Garuda bermasalah dan miss management dalam holding membuat kinerja anak usaha terdampak,” lanjut Bhima menganalisa.

Ketiga, lanjutnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. Menurut dia, Tom Lembong gagal mendorong pertumbuhan realisasi investasi. Pada kuartal I 2019, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) hampir minus 1%.

Baca juga : Tolak Pemilu Curang, Ribuan Emak-emak Minta IT KPU Diaudit

“Sengkarut One Single Submission dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tumpang tindih dan jadi biang keladi. Saya pikir pak Tom Lembong kurang pas di BKPM,” imbuhnya.

Sementara, yang terakhir adalah pergantian Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut Indef, Menperin belum mampu mencegah laju deindustrialisasi di negeri ini.

"Porsi industri mengalami pelemahan dengan pertumbuhan 3,86% dan share di bawah 21% terhadap PDB. Saya pikir Menperin sama dengan Mendag, sebaiknya berasal dri profesional sehingga kerjanya fokus," terangnya. (Asp)